Jual Rumah Bersubsidi Harus Ikuti Aturan Pemerintah

Jual Rumah Bersubsidi Harus Ikuti Aturan Pemerintah

SHARE
, / 879 0
Jual Rumah Bersubsidi Harus Ikuti Aturan Pemerintah

Sri Hartoyo selaku Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan kepada pemilik rumah bersubsidi, kalau suatu hari mereka berkeinginan untuk menjual rumah bersubsidi, maka mereka diwajibkan untuk menjualnya kembali melalui pemerintah.

“Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut dikeluarkan, karena untuk mengendalikan harga jual rumah bersubsidi sekaligus menjaga peruntukan rumah subsidi yang tepat sasaran,” tandas Sri Hartoyo.

Lebih lanjut Sri Hartoyo menjelaskan bahwa rumah bersubsidi dari pemerintah, baik itu rumah tapak maupun rumah susun hanya dapat disewakan dan atau dialihkan kepemilikannya dengan beberapa alasan.

Pertama, adanya pewarisan. Kedua, rumah subsidi untuk rumah tapak tersebut telah dihuni lebih dari lima tahun. Ketiga, untuk satuan Rusun setidaknya telah dihuni lebih dari 20 tahun. Keempat, pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi dan kelima untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Setelah itu, Kemenpera dan bank penyalur dana KPR FLPP akan melakukan verifikasi ke lapangan guna melihat kelayakan kredit yang disalurkan serta memastikan apakah rumah bersubsidi tersebut sudah tepat sasaran atau sebaliknya.

Dengan aturan ini diharapkan masyarakat lebih berhati-hati agar tidak menyalahgunakan bantuan pembiayaan KPR FLPP dari pemerintah. Jika mereka melanggar ketentuan maka pemerintah siap memberikan sanksi.

“Sanksi bisa berupa pembatalan jual beli rumah ke pengadilan. Dan rumah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah. Harga penggantian disesuaikan dengan harga perolehan awal, serta sanksi pidana sesuai Pasal 152 UU Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 115 UU Nomor 20 tahun 2011,” tegas Sri.

Related Article

Bugar.Me sumber informasi dapat dilihat di peduli sehat ya.